Pendapatan Rp5,73T, Pemkab Kutim Fokus Belanja Infrastruktur dan Layanan Publik di APBD 2026

Pendapatan Rp5,73T, Pemkab Kutim Fokus Belanja Infrastruktur dan Layanan Publik di APBD 2026

Oleh mzb27 • 27 November 2025

Bagikan Artikel Ini

ADVERTORIAL INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KUTIM

ISEKABAR.ID, Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memaparkan struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, dengan total pendapatan daerah yang ditargetkan mencapai Rp5,73 triliun.

 

Dalam penyampaiannya, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan tersebut menjadi bagian dari penjabaran akhir penyusunan APBD yang telah dirancang mengikuti kebutuhan pembangunan dan kondisi aktual daerah. Hal itu disampaikannya pada Rapat Paripurna ke-15 di Kantor DPRD Kutim, Sangatta, Kamis (27/11/2025).

 

“Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp431,81 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp5,21 triliun, serta komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp91,9 juta,” ungkapnya.

 

Ia kemudian menjelaskan bahwa total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,71 triliun, yang diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik serta pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat.

 

Alokasi tersebut mencakup belanja operasi sebesar Rp3,37 triliun, belanja modal Rp1,38 triliun, belanja tidak terduga Rp20 miliar, dan belanja transfer Rp934,09 miliar.

 

“Belanja modal tetap menjadi fokus, terutama untuk memperkuat infrastruktur dasar mulai dari akses transportasi hingga fasilitas pelayanan publik yang mendesak,” jelasnya.

 

Untuk pos pembiayaan, pemerintah mencatat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp25 miliar yang diperuntukkan bagi penyeimbangan anggaran serta memenuhi kewajiban daerah.

 

Bupati menegaskan bahwa keseluruhan struktur APBD 2026 dirancang dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian, serta diarahkan pada program-program yang benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.

 

“Pemerintah juga menjaga transparansi pada seluruh tahapan perencanaan dan pemanfaatan anggaran. APBD ini harus mampu menjawab kebutuhan daerah saat ini sekaligus memberi dasar yang kuat bagi pembangunan jangka panjang,” tutupnya. (Adv/Kominfo/Kutim)

👁️ 353 kali dibaca

Tinggalkan Komentar