ISEKABAR.ID, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memprioritaskan pemenuhan akses internet di fasilitas publik sebagai upaya awal mengatasi blank spot yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Langkah ini ditempuh karena keterbatasan anggaran dan kondisi geografis yang menyulitkan penyedia layanan masuk ke daerah tertentu.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, mengatakan pihaknya fokus pada titik-titik pelayanan dasar agar kebutuhan administrasi pemerintahan tetap berjalan.
“Makanya kita fokus dulu pada titik-titik prioritas, seperti kantor desa, sekolah, puskesmas, dan UPT. Tujuannya agar layanan administrasi dan pelayanan publik tidak terganggu,” jelas Ronny di Sangatta.
Ia menyebut penanganan blank spot tidak dapat dilakukan secara cepat karena penyebaran penduduk yang tidak merata membuat provider enggan membuka jaringan di beberapa lokasi.
Karena itu, Diskominfo menata pemasangan internet secara bertahap sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memperluas dukungan jaringan.
“Provinsi bisa membantu titik-titik di area publik, sementara kami fokus pada sarana administrasi di tingkat desa,” ujarnya.
Ronny menambahkan penggunaan internet di lapangan juga menghadapi kendala lain, seperti kuota yang kerap habis akibat pemakaian warga untuk hiburan sehingga memperlambat layanan keesokan harinya.
Diskominfo Staper kini meninjau ulang skema yang paling tepat antara pembagian kuota atau pembatasan kecepatan.
Selain teknis, keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang membuat pemerataan internet tidak bisa dilakukan sekaligus.
“Kalau bicara kebutuhan, bisa sampai ratusan miliar bahkan triliunan. Maka kita realistis, bagaimana anggaran yang minimalis bisa menghasilkan capaian maksimal,” tegas Ronny.
Pemerintah daerah juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan dan provider untuk memperkuat jaringan di titik-titik strategis, termasuk pemasangan penguat sinyal di kawasan pusat keramaian agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas. (Adv/Kominfo/Kutim)