ISEKABAR.ID, Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Kutim dalam rapat paripurna DPRD saat memberikan pandangan akhir terhadap rancangan APBD 2026, setelah melalui rangkaian pembahasan yang intens bersama pihak legislatif. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna ke-15, di Kantor DPRD Kutim, Sangatta, Kamis (27/11/2025).
“Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi menjadi prinsip dasar agar setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia menuturkan bahwa pemerintah daerah wajib mengelola APBD secara terbuka dan bertanggung jawab, sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, publik dapat menilai langsung bagaimana anggaran digunakan serta dampaknya terhadap pembangunan daerah.
“Komitmen ini diwujudkan melalui penyajian data anggaran yang lebih mudah diakses, peningkatan kualitas pelaporan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau realisasi anggaran,” jelasnya.
Ardiansyah juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat penerapan sistem penganggaran berbasis elektronik guna menekan peluang terjadinya penyimpangan dan mempercepat proses evaluasi internal.
Selain itu, koordinasi antarperangkat daerah akan diperketat agar pelaksanaan setiap program dapat dipantau secara berjenjang. Menurutnya, aspek akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam keseluruhan penyusunan APBD 2026.
“Setiap perangkat daerah wajib memastikan bahwa program dan kegiatan yang diajukan memiliki landasan yang jelas, berorientasi pada hasil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (Adv/Kominfo/Kutim)