ISEKABAR.ID, Sangatta - Dalam penyampaian akhir Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Bupati Kutai Timur menegaskan bahwa proses penyusunan anggaran tahun ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menyesuaikan dengan situasi aktual yang tengah dihadapi daerah.
Menurutnya, kompleksitas tantangan pembangunan menuntut pemerintah untuk menyusun kebijakan anggaran yang lebih tanggap, fleksibel, dan sesuai dengan kondisi Kutim saat ini. Ia menilai bahwa Kutim membutuhkan pendekatan perencanaan yang tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga bersifat strategis agar tepat sasaran.
“Mulai dari peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan pelayanan dasar, hingga perkembangan sektor unggulan daerah menjadi fokus utama dalam penentuan arah APBD 2026,” ujarnya di Kantor DPRD Kutim, Sangatta, Kamis (27/11/2025).
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan analisis mendalam terhadap indikator pembangunan, termasuk evaluasi kondisi infrastruktur, kebutuhan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta upaya memperkuat perekonomian lokal di tengah perubahan harga komoditas global.
“Berdasarkan kajian tersebut, setiap program dalam APBD dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah,” jelasnya.
Selain meninjau kebutuhan internal, Ardiansyah menambahkan bahwa penyusunan Rancangan APBD 2026 juga mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan dinamika eksternal yang dapat memengaruhi pembangunan di Kutim.
Sinkronisasi antara prioritas nasional dan kebutuhan daerah menjadi penting, terutama dalam mendukung ketahanan pangan, percepatan transformasi digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“APBD bukan hanya sekadar instrumen belanja, tetapi juga sarana pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa APBD 2026 disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Pemerintah memastikan anggaran diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Contohnya, anggaran infrastruktur dipusatkan pada perbaikan jalur utama dan pembangunan fasilitas publik yang paling mendesak.
“Sedangkan sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan akan memperoleh porsi yang mampu meningkatkan kualitas layanan secara signifikan,” tutupnya. (Adv/Kominfo/Kutim)